ISLAM LIVE – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengalihkan pelayanan administrasi dan pembinaan bagi calon jemaah haji di wilayah terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) ke posko darurat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan layanan jemaah tetap terpenuhi di tengah kerusakan sejumlah infrastruktur perkantoran dan potensi gempa susulan.
Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan keselamatan jemaah dan petugas menjadi prioritas utama, namun hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan tetap harus dipenuhi dalam situasi darurat. Jajaran Kemenhaj di daerah juga diminta menyesuaikan lokasi pelayanan dengan kondisi keamanan di lapangan.
“Kami mengimbau para calon jemaah haji di wilayah terdampak bencana di NTT untuk tidak perlu khawatir. Kemenhaj menjamin proses administrasi, pendataan, dan konsultasi perhajian tetap beroperasi penuh. Jika gedung kantor operasional kami dinilai belum aman atau berisiko akibat kerusakan gempa, jajaran kami telah diinstruksikan untuk membuka layanan darurat di titik-titik posko yang aman serta memaksimalkan saluran komunikasi jarak jauh via telepon dan layanan daring,” terang Teguh di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Di lapangan, operasional kantor yang terdampak dialihkan ke tenda darurat atau posko layanan terdekat. Jemaah yang membutuhkan informasi maupun penyelesaian berkas diarahkan menggunakan saluran komunikasi yang disiagakan petugas. Kemenhaj juga menyebut pengelolaan data jemaah dilakukan secara digital dan terpusat untuk mendukung keberlanjutan proses pelayanan.
Berdasarkan laporan petugas di Kabupaten Manggarai, koordinasi administrasi di wilayah Reo tetap diupayakan bersama petugas di Ruteng melalui skema kerja dari lokasi pengungsian. Pelayanan menghadapi tantangan berupa gangguan jaringan komunikasi dan pemadaman listrik berkala.
Sementara itu, dokumen penting, termasuk berkas pelimpahan porsi calon jemaah dengan estimasi keberangkatan 2027, telah berhasil diunggah ke dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sebelum bencana terjadi.
