ISLAM LIVE – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan penguatan istithaah kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan calon jemaah harus mampu memetakan risiko sejak dini, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif keberangkatan.
Penegasan tersebut disampaikan Menhaj saat membuka kegiatan Evaluasi Penguatan Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin Tahun 1447 H/2026 M di Banjarbaru, Kamis (9/7/2026). Dalam evaluasi itu, ia memberikan perhatian khusus terhadap tingginya jumlah jemaah dengan risiko kesehatan tinggi di Embarkasi Banjarmasin.
“Pemeriksaan kesehatan harus menghasilkan pemetaan risiko, bukan hanya kelengkapan administrasi. Kita ingin mengetahui sejak awal siapa yang memiliki risiko tinggi, intervensi apa yang harus dilakukan, dan bagaimana pendampingannya selama penyelenggaraan haji,” ujar Menhaj.
Berdasarkan data penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M, sebanyak 4.058 jemaah yang diberangkatkan melalui Embarkasi Banjarmasin tercatat sebagai jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Menurut Menhaj, kondisi tersebut harus menjadi perhatian seluruh pihak agar pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih terencana sejak sebelum keberangkatan.
Karena itu, ia meminta jajaran Kementerian Haji dan Umrah di daerah memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas, Balai Kekarantinaan Kesehatan, serta rumah sakit rujukan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi kesehatan calon jemaah dipantau sejak awal hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Menhaj juga menyoroti masih adanya calon jemaah yang baru diketahui tidak layak berangkat setelah tiba di asrama haji. Secara nasional, tercatat 345 calon jemaah harus menunda keberangkatannya pada musim haji 2026 karena alasan kesehatan.
“Kita berharap tahun depan tidak ada lagi jemaah yang baru diketahui tidak layak berangkat ketika sudah berada di asrama haji. Pemeriksaan harus dilakukan lebih awal, lebih akurat, dan benar-benar menggambarkan kondisi kesehatan calon jemaah,” tegasnya.
Meski demikian, Menhaj mengungkapkan bahwa upaya penguatan aspek kesehatan telah menunjukkan hasil positif. Secara nasional, angka kematian jemaah haji pada penyelenggaraan 2026 berhasil ditekan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui penguatan istithaah kesehatan dan pendampingan yang lebih komprehensif bagi jemaah berisiko tinggi.
Melalui evaluasi tersebut, Menhaj berharap pemeriksaan kesehatan tidak lagi dipandang sebagai tahapan administratif semata, melainkan menjadi instrumen utama dalam menilai kesiapan fisik calon jemaah. Dengan demikian, penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang diharapkan semakin aman, berkualitas, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi seluruh jemaah.
