ISLAM LIVE – Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah bersama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mendorong digitalisasi sistem Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU) guna meningkatkan transparansi, akurasi data, dan kualitas perlindungan bagi jemaah umrah.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Ditjen PE2HU dan AASI di Jakarta, Rabu (8/7). Pertemuan tersebut mengulas berbagai isu strategis terkait pengembangan ASPU, termasuk integrasi sistem digital, standardisasi manfaat asuransi, serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan umrah.
“Kami berharap penguatan integrasi sistem, standardisasi manfaat, dan penetapan standar minimum kontribusi dapat mewujudkan ekosistem asuransi syariah perjalanan umrah yang lebih transparan, adil, serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah umrah,” ujar Ketua Taskforce Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU) AASI, Iim Qoiumuddin.
Dalam paparannya, AASI mengusulkan integrasi sistem SISKOPATUH dengan sistem perusahaan asuransi secara host-to-host. Melalui integrasi tersebut, proses pelaporan polis diharapkan dapat dilakukan secara otomatis sehingga meminimalkan potensi kesalahan input data, meningkatkan transparansi pembayaran kontribusi, serta memungkinkan pemantauan status polis secara real time.
Selain digitalisasi sistem, AASI juga mengusulkan adanya standar minimum manfaat dan kontribusi ASPU agar seluruh jemaah memperoleh perlindungan yang layak dan memiliki standar layanan yang sama. Menurut AASI, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem asuransi syariah yang lebih efektif dan akuntabel.
“Asuransi syariah perjalanan umrah harus memberikan perlindungan yang nyata bagi jemaah, bukan sekadar menjadi pelengkap administrasi. Karena itu, penguatan tata kelola dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting agar jemaah memperoleh perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi.
Jaenal menyatakan pemerintah menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan AASI. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan industri merupakan fondasi penting dalam menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan umrah.
