ISLAM LIVE – Rencana penghapusan program studi keguruan oleh Kemendiktisaintek menuai kritik keras dari DPR RI. Wacana tersebut dinilai berpotensi memperparah krisis kekurangan tenaga pengajar, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menegaskan pendidikan guru tetap menjadi kebutuhan utama nasional. Menurutnya, langkah menghapus prodi keguruan justru bertolak belakang dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini.

“Kita masih kekurangan guru. Menghapus Prodi Keguruan bukan solusi, justru langkah mundur,” kata Esti dalam keterangannya persnya, di Jakarta, dikutip Senin, 4 Mei 2026.

Politikus PDIP itu meminta pemerintah lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan tenaga pendidik. Selain itu, kesejahteraan guru juga dinilai harus menjadi perhatian utama negara agar profesi guru semakin diminati generasi muda.

Baca Juga:  MK: Operator Telekomunikasi Wajib Sediakan Opsi agar Sisa Kuota Tetap Aktif

“Guru adalah fondasi utama bangsa. Dari tangan merekalah masa depan generasi dibentuk. Negara harus hadir, bukan malah mengurangi perhatian,” ucap Esti.

Ia juga meminta Kemendiktisaintek melakukan kajian ulang secara komprehensif sebelum mengambil kebijakan strategis terkait penutupan program studi di perguruan tinggi. DPR menilai keputusan itu tidak boleh terburu-buru.

“Kami menyatakan menolak penghapusan program studi keguruan. Masa depan bangsa terbentuk, melalui tangan-tangan guru,” ujar Esti.

Sebelumnya, Kemendiktisaintek berencana menutup sejumlah prodi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Kebijakan itu disebut akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco berharap kampus mulai memilah program studi yang dinilai tidak lagi sesuai kebutuhan zaman. Pemerintah juga meminta dukungan perguruan tinggi dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Baca Juga:  Yusril Persilakan Nadiem Tempuh Banding atas Vonis Kasus Chromebook 10 Tahun Penjara

“Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama, kami berharap juga support teman-teman dari PTPK. Tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan,” ujar Badri.*